Menjelang Pencoblosan, Konten Hoaks Makin Marak, Menteri Budi Bilang Begini
jpnn.com, JAKARTA - Menjelang pencoblosan Pilpres dan pilcaleg pada 14 Februari, konten-konten hoaks makin marak.
Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Budi Arie Setiadi menyampaikan kebutuhan literasi digital makin nyata, apalagi di tengah penyelenggaraan pemilu.
Saat ini muncul konten-konten yang melanggar peraturan perundangan.
Hal yang dimaksud Menteri Budi terkait konten melanggar peraturan adalah informasi tidak benar yang ditemukan pada unggahan video 17 Januari 2024 mengenai kotak suara ganda di kota Makassar.
“Inilah salah satu contoh nyata bagaimana sebuah hoaks bisa memanipulasi kepercayaan masyarakat pada institusi pemilu,” kata Menteri Budi dalam sambutannya pada kegiatan Literasi Digital untuk Pemilu Damai di Kota Makassar, baru-baru ini.
Kegiatan tersebut hasil kolaborasi Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) RI, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sulawesi Selatan dan Google Indonesia.
Tujuannya meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menangkal segala konten negatif demi mewujudkan pemilu damai.
Menteri Budi menambahkan dalam meningkatkan kemampuan masyarakat agar terhindar dari hoaks konten negatif, Kemenkominfo terus melakukan upaya mengadakan gerakan literasi digital dengan berfokus pada 4 pilar materi, yaitu digital skills, digital safety, digital culture, dan digital ethics.
Menjelang pencoblosan pada 14 Februari, konten hoaks makin marak, Menteri Budi bilang begini
- Fenomena Populisme Digital di Indonesia Sejalan dengan Kemajuan Internet
- Herwyn Minta Jajaran Bawaslu Daerah Terus Bangun Komunikasi
- Bawaslu dan CNE Timor Leste Teken Perjanjian Kerja Sama, Ini Harapan Sekjen Ichsan Fuady
- BPK Diminta Audit Dana Hibah Pemilu dan Pilkada 2024
- Gandeng Klub Sepak Bola Jurnalis, KPU DKI Ajak Masyarakat Berkontribusi di Pilkada
- Jadi Dosen Tamu di UI, Ketua Bawaslu Ungkap Persoalan Penyelesaian Masalah Hukum Pemilu